Bimtek Perjanjian Kerjasama Lingkup Balitbangtan

Banjarbaru - Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian banyak dibuat perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan berbagai pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga Negara lain atau Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta atau organisasi masyarakat yang dituangkan dalam berbagai bentuk naskah perjanjian seperti Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerjasama.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas penyusunan naskah perjanjian dan penanganan perkara lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertempat di Aula BPTP Kalimantan Selatan. Acara Bimtek dibuka oleh Kabag KSOH, Ir. Erlita Adriani, MBA. Dalam sambutannya, Erlita mengemukakan bahwa tujuan bimtek adalah agar peserta memahami tehnik penyusunan naskah perjanjian sesuai yang tertuang di dalam Permentan 05 tahun 2019 dan memahami potensi-potensi perkara intansi dengan pihak lainnya. Selain itu disampaikan juga Kepala Badan Litbang bahwa MOU harus ada tindak lanjutnya tidak berhenti sampai di MOU saja.

Dalam acara bimtek materi pertama disampaikan oleh oleh H. Feizal Syahmenan, SH., MH. Materi ini menjelaskan tahapan praktik hukum perdata, pidana, dan PTUN baik mulai tingkat Pengadilan Negeri, dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Tinggi apabila pihak yang kalah ingin mengajukan banding dan berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung apabila ingin mengajukan kasasi.

Materi tentangDasar-Dasar Penyusunan Kontrak (Contract Drafting) disampaikan oleh Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH., MH., yang merupakan Dosen FH UI. Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH., MH., menyampaikan bahwa nota kesepahaman bisa melahirkan banyak perjanjian, namun tanpa adanya nota kesepahaman, perjanjian tetap dapat terlaksana. Dalam suatu perjanjian yang menjadi objek ialah prestasi atau kewajiban para pihak, bukan barang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila perjanjian dilanggar dapat digugat dengan gugatan wanprestasi, dengan catatan jika disebutkan dalam perjanjian.