Komitmen BPTP Bali Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini yang terdiri dari 64 pasal yang pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

 

Dalam hal ini Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan komitmen ini diikuti oleh segenap eselon 1 serta UPT dibawahnya.

 

Kamis 11 Juni 2020 Kepala BPTP Bali dan seluruh staffnya melakukan penandatangan komitmen bersama dan menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Melalui teleconfren penandatangan ini disaksikan oleh Biro Humas dan IP Kementan selaku PPID Utama dan BBP2TP selaku PPID pembantu pelaksana.

 

Sebelum melakukan penandatangan Dr. I Made Rai Yasa (Kepala BPTP Bali) menyatakan kesiapannya terkait penilaian keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementan. “Kami akan persiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam penilaian ini, termasuk inovasi di bidang pelayanan publik yang saat ini sedang kami rancang pengaplikasiannya" jelasnya.

 

Sementara itu ibu Nadya Fajardinni mewakili Biro Humas dan IP Kementan menberikan apresiasinya kepada BPTP Bali karena telah mempersiapkan dengan baik pelayanan publik di BPTP Bali, mulai dari sarana pelayanan dan sistem pelayanannya.

 

Elya Nurwulan SP.M.Si mewakili PPID BBP2TP juga menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh BPTP di Indonesia atas kerjasamanya mendukung keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian. Dirinya berharap ada PPID BPTP yang mampu menjadi juara dalam setiap pemeringkatan KIP lingkup Kementan ini.